Uji Kompetensi Perpajakan (UKP): Info Lengkap, Materi, Jadwal, dan Ketentuan Ujian

08
Oct
Uji Kompetensi Perpajakan (UKP): Info Lengkap, Materi, Jadwal, dan Ketentuan Ujian

Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) adalah ujian untuk mengukur kompetensi seseorang di bidang perpajakan sebagai bagian dari mekanisme baru pembuktian kompetensi bagi pihak yang menjalankan peran tertentu sebagai kuasa Wajib Pajak.

UKP merupakan bagian dari perubahan mekanisme sertifikasi dan kompetensi profesi perpajakan di Indonesia. Ketentuan baru ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.

Bagi calon peserta, perubahan ini penting untuk dipahami karena mekanisme UKP berbeda dengan skema Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) sebelumnya, terutama dari sisi format ujian, materi, pelaksanaan, dan pembuktian kompetensi.

Apa Itu Uji Kompetensi Perpajakan (UKP)?

Uji Kompetensi Perpajakan atau UKP merupakan mekanisme ujian untuk mengukur kompetensi seseorang dalam bidang perpajakan.

Peserta yang dinyatakan lulus UKP memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK) sesuai tingkat kompetensinya. PMK 55 Tahun 2026 mengatur kompetensi perpajakan dalam Tingkat A, Tingkat B, dan Tingkat C.

Skema baru ini juga berkaitan dengan perubahan mekanisme bagi pihak yang ingin menjalankan peran sebagai kuasa Wajib Pajak.

Dengan demikian, UKP bukan sekadar ujian pengetahuan perpajakan, tetapi menjadi bagian dari sistem pembuktian kompetensi profesional di bidang perpajakan.

Mengapa UKP Penting?

Perubahan sistem kompetensi perpajakan dilakukan dalam rangka memperkuat profesionalisme dan integritas pihak yang memberikan jasa atau menjalankan peran sebagai kuasa Wajib Pajak.

PMK 55 Tahun 2026 mengatur bahwa Menteri memiliki kewenangan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap konsultan pajak maupun pihak lain yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak.

Bagi peserta, UKP menjadi penting karena hasil ujian dapat menjadi bagian dari persyaratan kompetensi dalam proses profesional perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi perusahaan dan Wajib Pajak, perubahan ini juga penting karena kompetensi pihak yang membantu menangani kewajiban perpajakan semakin menjadi bagian dari aspek profesionalisme dan tata kelola.

Apa Perbedaan UKP dengan USKP?

UKP menggunakan mekanisme baru yang berbeda dari USKP pada skema sebelumnya.

Pada skema UKP, ujian dilakukan secara komprehensif berdasarkan tingkat kompetensi yang dipilih. Seluruh materi dalam tingkat tersebut diuji dalam satu rangkaian ujian, bukan dilakukan secara terpisah berdasarkan setiap mata ujian.

Pelaksanaan UKP juga dirancang secara daring menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan pengawasan berbasis teknologi dan pengawas manusia.

Sementara itu, USKP masih berada dalam masa transisi pada 2026 untuk peserta yang mengikuti mekanisme lama. PMK 55 Tahun 2026 menetapkan bahwa penyelenggaraan ujian profesi konsultan pajak oleh asosiasi dalam skema lama memiliki masa transisi sampai dengan 31 Desember 2026.

Tingkat Uji Kompetensi Perpajakan

UKP terdiri atas tiga tingkat kompetensi:

  • Tingkat A
  • Tingkat B
  • Tingkat C

Masing-masing tingkat memiliki cakupan materi yang berbeda.

Semakin tinggi tingkat kompetensinya, semakin luas dan kompleks materi perpajakan yang diujikan.

Materi UKP Tingkat A

Materi Tingkat A mencakup:

  • PPh Orang Pribadi dan SPT PPh Orang Pribadi.
  • KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak.
  • PPh Pemotongan dan/atau Pemungutan.
  • PPN dan SPT PPN.
  • Bea Meterai.

Dengan skema baru, Tingkat A terdiri atas lima kelompok materi yang diujikan secara komprehensif.

Materi UKP Tingkat B

Materi Tingkat B mencakup:

  • PPh Badan dan SPT PPh Badan.
  • KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak.
  • PPh Pemotongan dan/atau Pemungutan.
  • PPN dan SPT PPN.
  • Akuntansi Perpajakan.
  • PBB-P5L.
  • PPh Orang Pribadi dan SPT PPh Orang Pribadi.
  • Bea Meterai.

Tingkat B memiliki cakupan yang lebih luas karena sudah mencakup aspek PPh Badan dan akuntansi perpajakan.

Materi UKP Tingkat C

Materi Tingkat C mencakup:

  • PPh Badan dan SPT PPh Badan untuk transaksi internasional.
  • Pajak Internasional.
  • PPh Pemotongan dan/atau Pemungutan.
  • Akuntansi Perpajakan.
  • PPh Badan dan SPT PPh Badan untuk badan dalam negeri.
  • KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak.
  • PPN dan SPT PPN.
  • PBB-P5L.
  • PPh Orang Pribadi dan SPT PPh Orang Pribadi.
  • Bea Meterai.

Tingkat C memiliki cakupan paling luas, termasuk perpajakan internasional dan transaksi internasional.

Format Ujian UKP

Salah satu perubahan penting dalam UKP adalah format ujian.

UKP menggunakan soal pilihan ganda dan seluruh materi pada tingkat yang dipilih peserta akan diujikan secara komprehensif dalam satu waktu.

Pelaksanaan dilakukan secara online menggunakan sistem CAT. Peserta juga perlu mempersiapkan perangkat dan koneksi internet karena ujian dilakukan dari lokasi masing-masing. Sistem pengawasan menggunakan kombinasi pengawasan manusia dan teknologi AI Proctoring.

Artinya, persiapan peserta tidak hanya mencakup penguasaan materi, tetapi juga kesiapan teknis.

Nilai Kelulusan UKP

Peserta UKP dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal 60 dari skala 0–100.

Karena seluruh materi pada tingkat yang dipilih diuji dalam satu rangkaian, peserta sebaiknya tidak hanya fokus pada satu bidang perpajakan.

Strategi belajar perlu mencakup seluruh kelompok materi yang termasuk dalam tingkat UKP yang akan diikuti.

Jadwal UKP 2026

Untuk tahun 2026, pelaksanaan UKP dengan mekanisme baru direncanakan mulai pertengahan Oktober hingga Desember 2026.

Pelaksanaan tersebut dilakukan setelah rangkaian USKP skema lama bagi peserta yang masih berada dalam masa transisi diselesaikan.

Namun, peserta perlu memperhatikan bahwa rentang tersebut bukan berarti seluruh tanggal ujian telah ditetapkan untuk setiap peserta.

Informasi mengenai periode pendaftaran, tanggal ujian, pembagian peserta, dan ketentuan teknis perlu mengikuti pengumuman resmi dari unit pengelola Kementerian Keuangan.

Apakah UKP Dilaksanakan Secara Online?

Ya. UKP dengan mekanisme baru dilaksanakan secara daring.

Peserta mengikuti ujian dari lokasi masing-masing dengan sistem CAT dan mekanisme pengawasan yang melibatkan teknologi AI Proctoring serta pengawas manusia.

Karena itu, peserta perlu memastikan:

  • Laptop atau perangkat yang memenuhi ketentuan.
  • Kamera dan perangkat pendukung berfungsi.
  • Koneksi internet stabil.
  • Lingkungan ujian sesuai ketentuan.
  • Sistem atau aplikasi yang dibutuhkan sudah dapat digunakan.

Peserta telah mengikuti simulasi atau dummy test apabila diwajibkan.

Pada 7–8 Oktober 2026, misalnya, Pusbin JFPM membuka pendaftaran Dummy UKP untuk membantu peserta menguji kesiapan perangkat, jaringan, dan memahami alur teknis ujian.

Syarat Mengikuti UKP

PMK 55 Tahun 2026 mengatur bahwa seseorang yang akan mengikuti uji kompetensi di bidang perpajakan harus:

  • Merupakan Warga Negara Indonesia.
  • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berupa NIK yang telah diaktivasi sebagai NPWP dalam administrasi perpajakan.
  • Melakukan pendaftaran secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan Kementerian Keuangan atau mekanisme lain yang dikoordinasikan Unit Pengelola apabila sistem elektronik belum dapat digunakan.

Ketentuan teknis pendaftaran dan dokumen yang dibutuhkan tetap perlu diperiksa berdasarkan pengumuman resmi pada periode ujian yang akan diikuti.

Bagaimana Cara Mendaftar UKP?

Secara umum, calon peserta perlu melakukan proses pendaftaran melalui sistem yang disediakan Kementerian Keuangan.

Tahapannya dapat mencakup:

1. Membuat atau mengakses akun

Peserta perlu menggunakan akun atau sistem autentikasi yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

2. Melengkapi profil

Pastikan data identitas dan informasi perpajakan telah sesuai.

3. Memilih tingkat kompetensi

Peserta perlu menentukan tingkat UKP yang akan diikuti sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

4. Mengikuti proses pendaftaran

Lengkapi data dan dokumen yang diminta dalam sistem.

5. Memantau pengumuman

Setelah mendaftar, peserta perlu memantau informasi mengenai jadwal, teknis ujian, dan persyaratan tambahan.

Peserta sebaiknya tidak hanya mengandalkan informasi dari pihak ketiga karena jadwal dan ketentuan teknis dapat diperbarui oleh penyelenggara.

Tips Persiapan Menghadapi UKP

Karena UKP menguji seluruh materi pada tingkat yang dipilih secara komprehensif, strategi belajar perlu dibuat lebih terstruktur.

  • Pahami Dasar Perpajakan
  • Pastikan konsep dasar seperti KUP, PPh, PPN, pemotongan dan pemungutan, serta ketentuan perpajakan lainnya sudah dikuasai.
  • Pelajari Peraturan yang Relevan
  • Peraturan perpajakan dapat berubah. Karena itu, peserta sebaiknya menggunakan materi belajar yang diperbarui dan merujuk pada ketentuan terbaru.

Latihan Soal

Latihan soal membantu peserta memahami pola pertanyaan dan mengidentifikasi materi yang masih perlu dipelajari.

Buat Jadwal Belajar

Materi UKP cukup luas. Membagi waktu belajar berdasarkan kelompok materi akan lebih efektif dibandingkan mempelajari semuanya sekaligus menjelang ujian.

Siapkan Perangkat

Karena ujian dilakukan secara online, perangkat dan koneksi internet perlu diuji sebelum hari pelaksanaan.

Ikuti Dummy atau Simulasi

Jika penyelenggara menyediakan dummy test, peserta sebaiknya mengikutinya untuk memastikan perangkat dan lingkungan ujian telah siap.

Apa yang Didapat Setelah Lulus UKP?

Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK). PMK 55 Tahun 2026 mendefinisikan SKK sebagai dokumen yang menerangkan bahwa seseorang memiliki kompetensi di bidang perpajakan.

Namun, penting untuk membedakan lulus UKP/SKK dengan izin praktik sebagai konsultan pajak.

SKK merupakan bukti kompetensi, sedangkan profesi konsultan pajak memiliki persyaratan perizinan tersendiri. PMK 55 Tahun 2026 mengatur bahwa seseorang yang berprofesi sebagai konsultan pajak wajib memiliki Izin Konsultan Pajak.

Dengan demikian, calon profesional perpajakan perlu memahami keseluruhan jalur kompetensi dan perizinan, bukan hanya mengikuti ujian.

UKP dan Kuasa Wajib Pajak

UKP juga memiliki kaitan dengan ketentuan mengenai pihak yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak.

PMK 55 Tahun 2026 membedakan Konsultan Pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak. Pihak lain tersebut merupakan seseorang selain konsultan pajak dan keluarga yang memperoleh Surat Keterangan Terdaftar dan ditunjuk oleh Wajib Pajak sebagai kuasa sesuai ketentuan.

Karena itu, perubahan mekanisme kompetensi UKP penting dipahami bukan hanya oleh calon konsultan pajak, tetapi juga oleh profesional perusahaan yang berpotensi menjalankan fungsi perpajakan tertentu sebagai kuasa Wajib Pajak.

FAQ Uji Kompetensi Perpajakan

Apa itu Uji Kompetensi Perpajakan?

Uji Kompetensi Perpajakan atau UKP adalah ujian untuk mengukur kompetensi seseorang di bidang perpajakan. Peserta yang lulus memperoleh Surat Keterangan Kompetensi sesuai tingkat kompetensinya.

Kapan UKP 2026 dilaksanakan?

UKP dengan mekanisme baru direncanakan berlangsung mulai pertengahan Oktober hingga Desember 2026. Tanggal dan ketentuan teknis setiap pelaksanaan perlu mengikuti pengumuman resmi Kementerian Keuangan.

Apa saja materi UKP?

Materi UKP terbagi menjadi Tingkat A, B, dan C. Tingkat A mencakup lima kelompok materi, Tingkat B delapan kelompok materi, dan Tingkat C sepuluh kelompok materi. Materinya mencakup PPh, PPN, KUP, PPSP, Pengadilan Pajak, PPh Pot/Put, akuntansi perpajakan, PBB-P5L, Bea Meterai, hingga pajak internasional.

Berapa nilai minimal kelulusan UKP?

Nilai minimal kelulusan UKP adalah 60 dari skala 0–100.

Apakah UKP dilakukan secara online?

Ya. UKP dilaksanakan secara daring menggunakan sistem CAT dengan pengawasan teknologi dan pengawas manusia.

Apakah UKP sama dengan USKP?

Tidak. UKP merupakan mekanisme baru, sedangkan USKP merupakan skema sebelumnya yang masih berada dalam masa transisi pada 2026 untuk peserta tertentu. PMK 55 Tahun 2026 mengatur mekanisme baru kompetensi dan masa peralihan penyelenggaraan ujian lama.

Apakah lulus UKP otomatis menjadi konsultan pajak?

Tidak. Lulus UKP dan memperoleh SKK merupakan bukti kompetensi, sedangkan untuk menjadi konsultan pajak tetap terdapat persyaratan izin profesi sesuai ketentuan yang berlaku.

Butuh Pendampingan dan Informasi Seputar UKP?

Bagi profesional perpajakan maupun perusahaan, memahami perubahan mekanisme UKP penting untuk memastikan kebutuhan kompetensi dan fungsi perpajakan dapat dipenuhi sesuai ketentuan terbaru.

Inatax dapat membantu memberikan konsultasi dan informasi perpajakan profesional, termasuk kebutuhan terkait kompetensi perpajakan, kepatuhan, tax compliance, dan pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan.

INATAX

We are officially certified tax consultants, with more than 23 years of experience in taxation and accounting. Our network of tax consultant office partners are in various cities in Indonesia, we make sure you get our best service.

Services

Information

Wisma Staco

Jalan Casablanca Kav. 18, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12960

+(62) 811 838 4517
© 2026 Jakarta Strategic Consulting
Kebijakan Privasi Need help? Visit the Contact Us