Viral Transfer Bank dan E-Wallet Kena PPN: Apa yang Sebenarnya Dipajaki?

Nominal uang yang dipindahkan melalui transfer tidak otomatis menjadi dasar pengenaan PPN. Tim finance perlu memisahkan dana yang dikirim, biaya jasa pembayaran, serta barang atau jasa yang dibayar. Ketiganya mempunyai fungsi dan perlakuan pajak yang berbeda.

Isu ini kembali ramai setelah muncul kabar pemungutan PPN otomatis melalui transfer bank dan dompet digital. Pada 3 November 2026, Menteri Keuangan menegaskan tidak ada kebijakan baru yang mengenakan PPN otomatis atas seluruh transfer tersebut. Baca laporan klarifikasi Menteri Keuangan.

Nominal transfer dan biaya jasa: apa bedanya?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial membedakan dana pengguna dari imbalan penyelenggara.

Pasal 8 menyatakan uang yang ditempatkan pada uang elektronik atau dompet elektronik tidak dikenai PPN. Sementara itu, jasa pembayaran tertentu merupakan Jasa Kena Pajak. Pasal 9 mengatur imbalan seperti fee, komisi, atau merchant discount rate sebagai penggantian atas jasa; dana yang diterima untuk diteruskan kepada penerima transfer dikecualikan dari penggantian tersebut. Penerapannya tetap memperhatikan jenis layanan dan ketentuan pengecualian. Sumber: PMK 69/2022, Pasal 8–9.

PMK ini berlaku sejak 1 Mei 2022, sehingga pembedaan tersebut bukan kebijakan yang baru dimulai pada November 2026. Metadata resmi JDIH Kementerian Keuangan.

Contoh: perusahaan mentransfer Rp10 juta

Contoh hipotetis: perusahaan membayar pemasok Rp10 juta dan penyedia layanan mengenakan biaya administrasi terpisah.

Dalam pemeriksaan dokumen, tim finance sebaiknya membuat tiga pencatatan yang dapat ditelusuri:

• Rp10 juta dicocokkan dengan invoice dan pelunasan utang pemasok.
• Biaya administrasi dicocokkan dengan rincian biaya penyedia layanan.
• PPN pada pembelian, jika ada, dicocokkan dengan transaksi dan dokumen perpajakannya.

Contoh ini tidak menghitung pajak terutang. Tujuannya membantu perusahaan menghindari kesimpulan keliru bahwa seluruh uang keluar pada rekening adalah dasar PPN jasa transfer.

Apakah ini sama dengan SPP-TDLN?

Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN mempunyai konteks berbeda. DJP menjelaskan penerapannya dimulai pada 25 September 2026 untuk mendukung pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri. DJP juga menegaskan mekanisme ini tidak memperkenalkan jenis pajak baru atau mengubah tarif PPN. Siaran pers resmi DJP.

Untuk pembelian software, cloud, atau iklan dari luar negeri, baca juga panduan PPN transaksi digital luar negeri untuk tim finance.

Apa yang perlu dilakukan perusahaan?

Jangan mengubah perhitungan pajak hanya berdasarkan potongan unggahan media sosial. Minta rincian tagihan yang memisahkan nilai pembelian, biaya pembayaran, dan pajak. Jika deskripsinya tidak jelas, konfirmasikan kepada pemasok atau penyedia pembayaran sebelum membukukan selisih sebagai pajak.

Bila perusahaan menemukan perbedaan antara invoice, mutasi rekening, dan pencatatan pajak, konsultasikan dengan Inatax untuk menelaah substansi transaksi dan dokumen pendukung sebelum menentukan penanganannya.