Opini Yunus Darmono: SP2DK di Era Coretax, Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

16
Nov
Opini Yunus Darmono: SP2DK di Era Coretax, Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

OPINI | Yunus Darmono, S.H., M.H.
Senior Advisor Inatax & Praktisi Hukum Perpajakan

SP2DK di era Coretax perlu ditempatkan sebagai ruang klarifikasi yang menghormati kepastian hukum dan hak Wajib Pajak. Ketidaksesuaian data perlu diuji melalui dokumen dan penjelasan transaksi sebelum ditarik kesimpulan. Kualitas pengawasan pajak ditentukan pula oleh keterbukaan, akurasi, dan keadilan prosesnya.

“Pajak bukan hanya instrumen penerimaan negara (budgetair), melainkan juga sebuah kesepakatan etis-organik antara warga negara dan negara.”

Digitalisasi dan hubungan fiskus dengan Wajib Pajak

Digitalisasi administrasi perpajakan nasional melalui Core Tax Administration System (Coretax) membuka babak baru dalam hubungan otoritas pajak dan Wajib Pajak. Integrasi data pihak ketiga dan penguatan pemrosesan berbasis teknologi menawarkan kemampuan analitis yang lebih baik untuk memetakan potensi ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan.

Manfaat tersebut tetap bergantung pada kelengkapan serta kualitas data. Orkestrasi sistem data nasional dan koordinasi antarinstansi menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki administrasi sekaligus mendukung penerimaan negara.

Salah satu instrumen pengawasan adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Di lapangan, surat ini kerap direspons dengan kecemasan. Sebagian pelaku usaha mempersepsikannya sebagai vonis kesalahan atau tanda bahwa pemeriksaan sudah dimulai. Padahal, permintaan penjelasan menyediakan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menerangkan transaksi dan menjelaskan perbedaan antara data otoritas dengan pelaporan SPT.

Pengawasan pajak memiliki dimensi etis

Dalam perspektif kontrak sosial, pajak merupakan bagian dari hubungan timbal balik warga negara dan negara untuk membiayai barang publik, perlindungan hukum, serta kesejahteraan bersama. Hubungan tersebut memerlukan kepercayaan.

Gagasan keadilan John Rawls mengingatkan pentingnya perlindungan hak dasar dan perhatian terhadap pihak yang rentan secara administratif. Sementara itu, prinsip kepastian yang dikemukakan Adam Smith menuntut kejelasan mengenai beban yang dipersoalkan. Wajib Pajak perlu mengetahui data dan transaksi mana yang diminta penjelasannya.

Melalui lensa etika diskursus Jürgen Habermas, SP2DK dapat dipahami sebagai ruang komunikasi rasional. Fiskus dan Wajib Pajak bertukar penjelasan serta menguji klaim data secara transparan. Dalam pandangan penulis, ruang ini seharusnya memberi kesempatan yang layak bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan fakta bisnis tanpa intimidasi.

Selisih data perlu diuji secara substantif

Sistem self-assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepercayaan itu disertai pengawasan oleh otoritas.

Namun, ketidaksesuaian data tidak dengan sendirinya membuktikan kecurangan. Perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya, penyesuaian pencatatan komersial dengan fiskal, kekeliruan administrasi, serta karakteristik transaksi dapat menjelaskan sebagian selisih yang muncul.

Karena itu, hasil pemadanan data seyogianya menjadi titik awal untuk meminta penjelasan. Penilaian substantif memerlukan pemahaman atas transaksi dan pengujian dokumen. Kesalahan administratif dan dugaan tindak pidana juga perlu dinilai berdasarkan fakta serta unsur hukum masing-masing.

Membedakan permintaan penjelasan dan pemeriksaan pajak

Permintaan penjelasan melalui SP2DK perlu dibedakan dari pemeriksaan pajak. Pembedaannya menyangkut tahap, tujuan, prosedur, serta kewenangan yang digunakan. Dalam perkembangan regulasi, pengawasan kepatuhan kini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Pemeriksaan mempunyai dasar tersendiri, antara lain Pasal 29 UU KUP.

Wajib Pajak yang menerima SP2DK dapat mulai dengan menelaah pos data yang dipersoalkan, memadankan catatan internal dengan bukti pendukung, kemudian menyampaikan penjelasan yang akurat dan rasional. Dokumen yang konsisten membantu kedua pihak memahami substansi transaksi.

Pembedaan tahap tersebut bukan berarti hasil pengawasan tidak dapat berlanjut ke tindakan lain. Tindak lanjut tetap mengikuti ketentuan dan hasil pengujian fakta. Pembaca yang membutuhkan langkah rekonsiliasi dapat membaca pembahasan Inatax tentang selisih data dalam SP2DK.

Kepastian hukum dan ruang untuk didengar

Penguatan penerimaan negara merupakan kepentingan bersama. Meski demikian, keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari jumlah surat yang terbit atau besarnya potensi pajak. Keterbukaan, akurasi data, konsistensi prosedur, dan perlindungan hak Wajib Pajak juga perlu diperhatikan.

Dalam pandangan penulis, prinsip kepastian hukum, kesempatan untuk didengar, serta proporsionalitas perlu menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan. Uraian data yang jelas memungkinkan Wajib Pajak menyiapkan jawaban yang tepat. Argumen serta bukti yang disampaikan kemudian perlu dipertimbangkan secara objektif.

Proporsionalitas merupakan tuntutan dalam penggunaan kewenangan. Penerapan sanksi tetap harus merujuk pada ketentuan hukum dan fakta yang relevan; pandangan mengenai pengawasan yang membina tidak menghapus kewajiban atau konsekuensi yang ditentukan undang-undang.

Menumbuhkan kepatuhan melalui tata kelola

Transformasi digital menuntut adaptasi dari pelaku usaha. Tertib pembukuan serta administrasi perlu dipandang sebagai perlindungan kepastian hukum. Catatan transaksi, dokumen pendukung, dan alasan perlakuan pajak yang dapat ditelusuri akan memperkuat posisi perusahaan ketika diminta menjelaskan data.

Kepatuhan yang berkesinambungan juga memerlukan pembinaan, transparansi, dan fasilitasi. Kerangka co-operative compliance OECD memberi konteks mengenai hubungan yang bertumpu pada kerja sama dan kepercayaan. Dalam konteks SP2DK, dialog yang terbuka dapat mendukung kepatuhan sukarela.

Menjaga keseimbangan pengawasan dan keadilan

Coretax menawarkan peluang untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efisien dan modern. Legitimasi sistem tetap bergantung pada kepercayaan publik terhadap transparansi serta keadilan pelaksanaannya.

SP2DK perlu dirawat sebagai forum objektif yang mempertemukan fakta, data, dan ketentuan hukum. Otoritas yang kuat dibutuhkan untuk menjaga penerimaan negara. Ketegasan tersebut akan bernilai ketika berjalan bersama kepastian hukum, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak Wajib Pajak.

Pada akhirnya, sistem perpajakan yang baik perlu mampu mendeteksi ketidaksesuaian sekaligus menyediakan ruang yang adil untuk menjelaskannya.

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Radar Banyuwangi, edisi Senin, 16 November 2026, halaman 14. Versi Inatax disunting untuk keterbacaan web dan pembaruan rujukan regulasi. Pokok pandangan berasal dari penulis.

Catatan penyunting: Rujukan pengawasan dilengkapi PMK 111/2025. Referensi OECD disesuaikan menjadi Co-operative Compliance: A Framework (2013). Uraian tentang prinsip hukum dan teori keadilan merupakan perspektif penulis, bukan kutipan ketentuan yang menetapkan hasil perkara tertentu.

Untuk membahas kebutuhan pendampingan SP2DK perusahaan Anda:

Konsultasi via WhatsApp Inatax

INATAX

We are officially certified tax consultants, with more than 23 years of experience in taxation and accounting. Our network of tax consultant office partners are in various cities in Indonesia, we make sure you get our best service.

Services

Information

Wisma Staco

Jalan Casablanca Kav. 18, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12960

+(62) 811 838 4517
© 2026 Jakarta Strategic Consulting
Kebijakan Privasi Need help? Visit the Contact Us