Transfer Pricing Documentation (TP Doc) adalah dokumen wajib bagi perusahaan yang melakukan intercompany transactions dengan related entities. TP Doc berfungsi membuktikan bahwa pricing antar-entitas mengikuti prinsip kewajaran atau arm's length principle, sehingga mengurangi risiko audits dan penalties dari tax authorities di Indonesia.

SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengawasan atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (P2DK).

Pentingnya Pemisahan Rekening Pribadi dan Perusahaan untuk Tax Planning Dalam menjalankan bisnis, banyak pelaku usaha yang masih menganggap sepele urusan pemisahan rekening perusahaan dan rekening pribadi. Menggabungkan rekening dapat menimbulkan risiko besar, terutama saat pemeriksaan pajak. Agar tidak terjebak dalam masalah administrasi dan sanksi pajak, penting untuk memahami mengapa rekening perusahaan harus dipisahkan secara jelas dari rekening pribadi.

Pernahkah Anda berpikir, dari mana **pemerintah **mendapatkan** uang** untuk membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit? Jawabannya adalah penerimaan pajak. Sebagian besar penerimaan negara berasal dari **pajak** yang kita bayarkan. Namun, beberapa tahun terakhir muncul kabar kurang menyenangkan. Penerimaan pajak Indonesia cenderung menurun dan **rasio pajak juga stagnan**. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan lembaga baru bernama **Badan Penerimaan Negara (BPN)**.

Panduan Lengkap Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Banyak Wajib Pajak menganggap **pemeriksaan pajak **sebagai momok besar yang dapat mengakibatkan sanksi pajak. Namun, kenyataannya, tidak selalu demikian. Pemeriksaan pajak, atau audit pajak, sebenarnya adalah proses resmi **Direktorat Jenderal Pajak (DJP) **untuk memastikan kepatuhan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji wacana perubahan skema pembagian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan. Jika selama ini pembagian pajak dihitung berdasarkan lokasi kantor atau perusahaan tempat karyawan bekerja, ke depan rencananya akan dihitung berdasarkan domisili tempat tinggal karyawan. Langkah ini digadang-gadang bisa membuat distribusi Dana Bagi Hasil (DBH) lebih merata dan adil.