Country-by-Country Report (CbCR) Indonesia: Pengertian, Syarat, dan Ketentuannya

10
Oct
Country-by-Country Report (CbCR) Indonesia: Pengertian, Syarat, dan Ketentuannya

Country-by-Country Report atau CbCR Indonesia merupakan salah satu bagian dari Transfer Pricing Documentation yang wajib diperhatikan oleh grup usaha multinasional yang memenuhi kriteria tertentu.

CbCR memberikan informasi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, serta aktivitas usaha anggota grup berdasarkan negara atau yurisdiksi. Informasi tersebut digunakan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan transparansi dan membantu mengidentifikasi risiko transfer pricing serta potensi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Di Indonesia, ketentuan CbCR terutama diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa atau PMK 172/2023. Ketentuan ini merupakan bagian dari penerapan standar minimum BEPS Action 13.

Bagi perusahaan yang merupakan bagian dari grup usaha multinasional, memahami siapa yang wajib menyampaikan CbCR, informasi yang harus dilaporkan, batas waktu, serta mekanisme primary filing dan local filing sangat penting untuk menghindari risiko kepatuhan pajak.

Apa Itu Country-by-Country Report (CbCR)?

Country-by-Country Report atau Laporan per Negara adalah dokumen transfer pricing yang memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi dan aktivitas perpajakan seluruh anggota grup usaha berdasarkan negara atau yurisdiksi.

Informasi tersebut antara lain mencakup:

  • Penghasilan bruto.
  • Laba atau rugi sebelum pajak.
  • Pajak penghasilan yang dibayar.
  • Pajak penghasilan yang terutang.
  • Modal.
  • Akumulasi laba ditahan.
  • Jumlah pegawai.
  • Aset berwujud selain kas dan setara kas.
  • Daftar anggota grup usaha.
  • Kegiatan usaha utama masing-masing anggota grup.

Dengan demikian, CbCR memberikan perspektif tingkat grup yang lebih luas dibandingkan Local File.

Jika Local File berfokus pada perusahaan Indonesia dan transaksi afiliasinya, CbCR memberikan gambaran mengenai distribusi aktivitas bisnis, penghasilan, dan pajak grup secara global.

Apa Tujuan CbCR di Indonesia?

CbCR merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi perpajakan internasional.

Indonesia menerapkan CbCR dalam konteks komitmen terhadap BEPS Action 13, yang bertujuan meningkatkan transparansi mengenai bagaimana grup usaha multinasional mengalokasikan aktivitas bisnis, pendapatan, laba, dan pajak di berbagai negara.

Melalui CbCR, otoritas pajak dapat memperoleh informasi tingkat grup yang dapat digunakan untuk melakukan risk assessment terhadap transaksi dan struktur bisnis multinasional.

CbCR juga dapat dipertukarkan secara otomatis dengan otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain melalui mekanisme Automatic Exchange of Information (AEOI) apabila terdapat dasar pertukaran informasi yang memenuhi ketentuan.

Artinya, CbCR bukan sekadar laporan administratif. Data yang dilaporkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi otoritas pajak dalam memahami profil risiko grup usaha.

Apa Dasar Hukum CbCR Indonesia?

Dasar hukum utama Country-by-Country Report Indonesia adalah PMK 172/PMK.03/2023.

PMK 172/2023 mengatur penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sekaligus dokumentasi transfer pricing yang terdiri dari:

  • Master File.
  • Local File.
  • Country-by-Country Report.

PMK tersebut juga mengatur mekanisme dokumentasi, pelaporan, dan pertukaran informasi terkait CbCR.

Indonesia juga telah berkomitmen terhadap pertukaran CbCR dengan negara atau yurisdiksi lain melalui Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on the Exchange of Country-by-Country Reports.

Siapa yang Wajib Menyampaikan CbCR di Indonesia?

Kewajiban CbCR tidak berlaku untuk seluruh perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi.

Salah satu faktor utama yang menentukan kewajiban adalah posisi perusahaan dalam grup usaha dan nilai peredaran bruto konsolidasi grup.

1. Wajib Pajak Indonesia sebagai Ultimate Parent Entity

Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Ultimate Parent Entity (UPE) dari suatu grup usaha dengan peredaran bruto konsolidasi sebesar Rp11 triliun atau lebih wajib menyelenggarakan dan menyampaikan CbCR kepada DJP.

Mekanisme ini dikenal sebagai primary filing.

Dengan mekanisme tersebut, perusahaan induk utama yang berdomisili di Indonesia menjadi pihak yang menyampaikan CbCR kepada otoritas pajak Indonesia.

2. Wajib Pajak Indonesia sebagai Anggota Grup Usaha

Perusahaan Indonesia yang merupakan anggota grup usaha dengan UPE yang berdomisili di luar negeri juga dapat mempunyai kewajiban CbCR.

Untuk mekanisme local filing, DJP menjelaskan threshold peredaran bruto konsolidasi grup sebesar €750 juta atau lebih, dengan kondisi tertentu terkait kemampuan Indonesia memperoleh CbCR UPE melalui pertukaran informasi otomatis.

Local filing pada dasarnya menjadi relevan apabila CbCR dari UPE di luar negeri tidak dapat diperoleh melalui mekanisme AEOI.

Kondisi tersebut dapat terjadi apabila negara atau yurisdiksi UPE:

  • Tidak mewajibkan penyampaian CbCR.
  • Memiliki perjanjian pertukaran informasi dengan Indonesia tetapi tidak memiliki Qualifying Competent Authority Agreement atau QCAA.
  • Memiliki QCAA dengan Indonesia tetapi terjadi systematic failure sehingga CbCR tidak dapat diperoleh melalui AEOI.

Karena itu, perusahaan Indonesia yang merupakan bagian dari grup multinasional perlu melakukan assessment terhadap struktur grup dan mekanisme pertukaran informasi sebelum menentukan kewajiban CbCR.

Apa Itu Primary Filing dan Local Filing?

Dalam konteks CbCR Indonesia, terdapat dua mekanisme utama yang perlu dipahami.

Primary Filing

Primary filing dilakukan ketika Wajib Pajak dalam negeri Indonesia merupakan Ultimate Parent Entity dari grup usaha yang memenuhi threshold yang ditentukan.

Dalam kondisi ini, UPE Indonesia menyampaikan CbCR kepada DJP.

Local Filing

Local filing dapat berlaku bagi Wajib Pajak Indonesia yang merupakan anggota grup dengan UPE di luar negeri apabila Indonesia tidak dapat memperoleh CbCR melalui mekanisme AEOI sesuai kondisi yang ditentukan.

Dengan demikian, perusahaan Indonesia tidak selalu harus melakukan local filing hanya karena menjadi anak perusahaan dari grup multinasional.

Perlu dilakukan assessment mengenai lokasi UPE, threshold grup, kewajiban CbCR di negara UPE, serta keberadaan QCAA dan mekanisme pertukaran informasi dengan Indonesia.

Apa Saja Isi Country-by-Country Report?

CbCR berisi informasi grup usaha yang disajikan berdasarkan negara atau yurisdiksi.

Informasi utama yang perlu diperhatikan meliputi:

Informasi Keuangan

CbCR antara lain memuat:

  • Penghasilan bruto dari pihak independen.
  • Penghasilan bruto dari pihak afiliasi.
  • Total penghasilan bruto.
  • Laba atau rugi sebelum pajak.
  • Pajak penghasilan yang dibayar.
  • Pajak penghasilan terutang.
  • Modal.
  • Akumulasi laba ditahan.
  • Jumlah pegawai.
  • Aset berwujud selain kas dan setara kas.

Informasi Anggota Grup

CbCR juga mencantumkan anggota grup usaha dan kegiatan usaha utama yang dilakukan di masing-masing negara atau yurisdiksi.

Kegiatan tersebut membantu otoritas pajak memahami apakah aktivitas bisnis, penghasilan, laba, aset, dan pajak grup memiliki hubungan yang masuk akal secara ekonomi.

Informasi Tambahan

Apabila diperlukan, CbCR juga dapat memuat penjelasan lain yang relevan terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan.

Siapa yang Dimaksud dengan Entitas Konstituen?

Entitas yang tercakup dalam CbCR disebut Entitas Konstituen.

Entitas tersebut antara lain mencakup:

  • Ultimate Parent Entity.
  • Anggota grup yang masuk dalam laporan keuangan konsolidasi UPE.
  • Anggota grup yang tidak masuk dalam laporan konsolidasi karena alasan ukuran atau materialitas.
  • Bentuk Usaha Tetap atau BUT.

Dengan demikian, cakupan CbCR tidak hanya terbatas pada perusahaan induk, tetapi juga dapat mencakup entitas lain dalam grup sesuai ketentuan.

Kapan CbCR Harus Disampaikan?

Country-by-Country Report disampaikan paling lambat 12 bulan setelah akhir Tahun Pajak, bersama dengan penyampaian Notifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai contoh, apabila tahun pajak perusahaan berakhir pada 31 Desember 2025, batas waktu CbCR pada prinsipnya adalah 12 bulan setelah akhir tahun pajak tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan mekanisme pelaporan yang berlaku.

Karena CbCR membutuhkan data dari berbagai entitas dan negara, perusahaan sebaiknya tidak menunggu mendekati batas waktu untuk mulai melakukan konsolidasi data.

Apa Hubungan CbCR dengan Notifikasi?

Selain CbCR, Wajib Pajak yang memiliki kewajiban terkait CbCR juga perlu memperhatikan Notifikasi.

Notifikasi digunakan untuk memberikan informasi mengenai status Wajib Pajak dalam grup usaha dan informasi terkait entitas yang berkewajiban menyampaikan CbCR.

DJP juga menjelaskan bahwa salah satu bentuk pelanggaran adalah tidak menyampaikan Notifikasi atau tidak melampirkan bukti penyampaian Notifikasi dalam SPT Tahunan.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan kewajiban CbCR dan Notifikasi ditangani secara terintegrasi.

Bagaimana CbCR Dipertukarkan dengan Negara Lain?

Salah satu karakteristik penting CbCR adalah kemungkinan pertukaran informasi dengan otoritas pajak negara lain.

CbCR yang disampaikan oleh UPE dapat dipertukarkan melalui Automatic Exchange of Information (AEOI) dengan negara atau yurisdiksi yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA) dengan Indonesia.

Namun, tidak semua negara yang menandatangani MCAA otomatis menjadi negara mitra pertukaran CbCR dengan Indonesia.

Status QCAA dan mekanisme pertukaran perlu diperiksa berdasarkan negara atau yurisdiksi terkait.

Hal ini menjadi penting bagi perusahaan PMA yang UPE-nya berada di luar Indonesia.

Apa Risiko Jika CbCR Tidak Disampaikan?

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban CbCR dapat menimbulkan konsekuensi administratif dan meningkatkan risiko pemeriksaan.

DJP menyebutkan bahwa apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Notifikasi atau tidak melampirkan bukti penyampaiannya, atau tidak menyampaikan CbCR maupun bukti penyampaiannya sesuai ketentuan, SPT dapat dianggap tidak lengkap atau tidak disampaikan.

DJP juga menjelaskan bahwa setelah teguran tertulis, dapat dilakukan pemeriksaan. Apabila pemeriksaan menghasilkan koreksi transfer pricing, dapat diterbitkan ketetapan pajak beserta sanksi sesuai ketentuan perpajakan.

Karena itu, CbCR sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai kewajiban pelaporan, tetapi sebagai bagian dari transfer pricing compliance dan tax risk management.

Bagaimana Cara Menyiapkan CbCR Indonesia?

Perusahaan dapat menggunakan beberapa tahapan berikut untuk mempersiapkan CbCR.

Pertama, identifikasi struktur grup dan Ultimate Parent Entity.

Kedua, tentukan apakah grup memenuhi threshold CbCR.

Ketiga, identifikasi seluruh entitas konstituen dan negara atau yurisdiksi tempat entitas tersebut beroperasi.

Keempat, tentukan apakah perusahaan Indonesia memiliki kewajiban primary filing atau local filing.

Kelima, periksa status pertukaran informasi antara Indonesia dan negara tempat UPE berdomisili.

Keenam, kumpulkan data keuangan, pajak, pegawai, aset, dan aktivitas bisnis setiap negara atau yurisdiksi.

Ketujuh, rekonsiliasi data CbCR dengan laporan keuangan dan informasi pajak yang relevan.

Kedelapan, siapkan Notifikasi dan CbCR sesuai format yang ditentukan.

Terakhir, lakukan review sebelum pelaporan untuk memastikan konsistensi data dan kelengkapan dokumen.

CbCR untuk Perusahaan PMA di Indonesia

Perusahaan PMA perlu memberikan perhatian khusus terhadap CbCR apabila merupakan bagian dari grup usaha multinasional.

Misalnya, sebuah perusahaan Indonesia merupakan anak perusahaan dari grup yang memiliki UPE di Jepang, Singapura, China, Amerika Serikat, atau negara lainnya.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan Indonesia perlu mengetahui:

  • Siapa UPE grup.
  • Berapa consolidated group revenue.
  • Apakah grup wajib menyampaikan CbCR di negara UPE.
  • Apakah terdapat QCAA dengan Indonesia.
  • Apakah CbCR dapat diperoleh melalui AEOI.
  • Apakah perusahaan Indonesia memiliki kewajiban local filing.
  • Apakah Notifikasi sudah disampaikan.

Assessment tersebut penting karena kewajiban perusahaan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh status PMA, tetapi juga oleh struktur grup dan kondisi pertukaran informasi internasional.

Apa Perbedaan CbCR, Master File, dan Local File?

Ketiganya merupakan bagian dari three-tiered transfer pricing documentation, tetapi memiliki fungsi berbeda.

Master File memberikan gambaran mengenai grup usaha secara keseluruhan, termasuk struktur, kegiatan bisnis, intangible assets, pembiayaan, dan kebijakan transfer pricing.

Local File berfokus pada entitas Indonesia dan transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

CbCR memberikan gambaran mengenai alokasi penghasilan, pajak, dan aktivitas bisnis grup berdasarkan negara atau yurisdiksi.

Ketiganya harus dipahami sebagai bagian dari satu kerangka dokumentasi transfer pricing, bukan sebagai dokumen yang berdiri sendiri.

Mengapa Menggunakan Jasa Konsultan untuk CbCR?

CbCR membutuhkan koordinasi data dari berbagai entitas dan negara sehingga prosesnya dapat menjadi kompleks, khususnya bagi grup usaha multinasional.

Inatax dapat membantu perusahaan dalam:

  • Assessment kewajiban CbCR.
  • Review struktur grup.
  • Analisis primary filing dan local filing.
  • Review threshold CbCR.
  • Review status QCAA dan mekanisme pertukaran informasi.
  • Penyusunan dan review CbCR.
  • Penyusunan atau review Notifikasi.
  • Rekonsiliasi data CbCR.
  • Transfer pricing compliance review.
  • Mitigasi risiko transfer pricing.

Pendampingan tersebut membantu perusahaan memastikan bahwa kewajiban CbCR tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga konsisten dengan struktur grup dan informasi perpajakan perusahaan.

FAQ Country-by-Country Report Indonesia

Apa itu Country-by-Country Report?

Country-by-Country Report atau CbCR adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penghasilan, pajak, dan aktivitas usaha anggota grup usaha berdasarkan negara atau yurisdiksi.

Siapa yang wajib menyampaikan CbCR di Indonesia?

Salah satunya adalah Wajib Pajak dalam negeri yang menjadi Ultimate Parent Entity dari grup usaha dengan peredaran bruto konsolidasi minimal Rp11 triliun. Anggota grup di Indonesia dengan UPE luar negeri juga dapat memiliki kewajiban local filing dalam kondisi tertentu.

Berapa threshold CbCR Indonesia?

Untuk UPE yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, threshold consolidated group revenue yang disebutkan DJP adalah Rp11 triliun. Untuk mekanisme local filing bagi anggota grup dengan UPE luar negeri, threshold yang digunakan adalah €750 juta dengan kondisi tertentu terkait pertukaran CbCR.

Kapan CbCR harus disampaikan?

CbCR disampaikan paling lambat 12 bulan setelah akhir Tahun Pajak, bersama dengan Notifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah semua perusahaan PMA wajib menyampaikan CbCR?

Tidak. Status PMA saja tidak otomatis membuat perusahaan wajib menyampaikan CbCR. Kewajiban bergantung pada struktur grup, posisi perusahaan dalam grup, threshold pendapatan konsolidasi, dan kondisi pertukaran informasi.

Apa perbedaan CbCR dan Local File?

CbCR memberikan informasi mengenai grup usaha berdasarkan negara atau yurisdiksi, sedangkan Local File berfokus pada transaksi afiliasi dan kondisi Wajib Pajak di Indonesia.

Apa hubungan CbCR dengan BEPS?

CbCR merupakan bagian dari implementasi BEPS Action 13, yang bertujuan meningkatkan transparansi informasi grup usaha multinasional dan membantu otoritas pajak melakukan penilaian risiko perpajakan.

Apakah CbCR dapat dipertukarkan dengan negara lain?

Ya. CbCR dapat dipertukarkan melalui AEOI dengan negara atau yurisdiksi yang memiliki QCAA dengan Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku.

Konsultasikan CbCR Perusahaan Anda

Country-by-Country Report bukan sekadar laporan mengenai omzet dan pajak grup. CbCR memberikan gambaran kepada otoritas pajak mengenai di mana grup memperoleh penghasilan, menjalankan aktivitas bisnis, memiliki aset, mempekerjakan karyawan, dan membayar pajak.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa data CbCR akurat, konsisten, dan sesuai dengan struktur grup serta informasi perpajakan yang dilaporkan.

Butuh bantuan melakukan assessment atau penyusunan Country-by-Country Report?

WhatsApp: 08118384517

Email: info@inatax.co.id

Untuk memulai konsultasi, perusahaan dapat menyiapkan informasi mengenai struktur grup, lokasi Ultimate Parent Entity, consolidated group revenue, negara tempat anggota grup beroperasi, serta status CbCR di negara UPE.

INATAX

We are officially certified tax consultants, with more than 23 years of experience in taxation and accounting. Our network of tax consultant office partners are in various cities in Indonesia, we make sure you get our best service.

Services

Information

Wisma Staco

Jalan Casablanca Kav. 18, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12960

+(62) 811 838 4517
© 2026 Jakarta Strategic Consulting
Kebijakan Privasi Need help? Visit the Contact Us