PMK 71 Tahun 2026 Ubah Cara Penghitungan Pembayaran Pajak untuk Pengurangan Sanksi

Pemerintah mengubah mekanisme penghitungan pembayaran pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026. Perubahan ini penting bagi wajib pajak yang ingin mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena pembayaran pajak kini diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak yang belum dibayar.

Ketentuan tersebut menggantikan mekanisme sebelumnya dalam PMK Nomor 118 Tahun 2024, yang mengalokasikan pembayaran secara proporsional terhadap pokok pajak dan sanksi. Perubahan ini juga memengaruhi format penghitungan yang digunakan dalam pengajuan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Bagi perusahaan maupun wajib pajak orang pribadi, memahami PMK 71/2026 menjadi langkah penting sebelum mengajukan permohonan pengurangan sanksi pajak. Kesalahan menghitung pembayaran atau menyiapkan dokumen yang tidak sesuai dapat memengaruhi pemenuhan persyaratan permohonan.

Apa Itu PMK 71 Tahun 2026?

PMK 71 Tahun 2026 adalah peraturan yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.

Peraturan ini ditetapkan pada 29 September 2026, diundangkan pada 2 Oktober 2026, dan mulai berlaku pada tanggal pengundangannya. Salah satu ketentuan yang diperbarui adalah tata cara penghitungan pembayaran pajak dalam permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Berdasarkan Pasal 23 PMK 71/2026, pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), SKP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau STP PBB terlebih dahulu diperhitungkan untuk memenuhi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Dengan demikian, wajib pajak perlu memastikan jumlah pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi telah dilunasi sebelum mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa Perubahan Utama dalam Aturan Pembayaran Pajak Terbaru?

Perubahan utama PMK 71/2026 terletak pada urutan pengalokasian pembayaran pajak.

Dalam mekanisme sebelumnya berdasarkan PMK 118/2024, pembayaran dialokasikan secara proporsional terhadap pokok pajak dan sanksi. Melalui PMK 71/2026, pembayaran diprioritaskan untuk memenuhi pokok pajak terlebih dahulu.

Apabila pembayaran yang dilakukan melebihi pokok pajak terutang, kelebihannya diperhitungkan terhadap sanksi administratif atau denda administratif PBB sesuai ketentuan.

Perubahan ini berlaku dalam penghitungan pembayaran yang berkaitan dengan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, termasuk pengurangan denda administratif PBB yang diatur dalam regulasi tersebut.

Selain mengubah mekanisme pembayaran, pemerintah memperbarui format penghitungan dalam Lampiran Huruf C PMK 71/2026. Oleh karena itu, wajib pajak perlu menyesuaikan perhitungan dan dokumen permohonan dengan format terbaru.

Bagaimana Cara Menghitung Pembayaran Pajak untuk Pengurangan Sanksi?

Untuk memahami dampak aturan baru, wajib pajak dapat melihat ilustrasi berikut.

Misalnya, sebuah perusahaan memiliki pokok pajak yang belum dibayar sebesar Rp100 juta dan sanksi administratif sebesar Rp40 juta. Total tagihannya mencapai Rp140 juta.

1. Jika perusahaan membayar Rp100 juta

Pembayaran sebesar Rp100 juta terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi pokok pajak. Dengan demikian, pokok pajak telah terpenuhi, sedangkan sanksi administratif sebesar Rp40 juta masih menjadi kewajiban yang perlu ditangani sesuai ketentuan.

Perusahaan dapat mengevaluasi kemungkinan mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi apabila seluruh persyaratan lainnya telah terpenuhi. Pelunasan pokok pajak tidak otomatis membuat sanksi dihapuskan.

2. Jika perusahaan hanya membayar Rp80 juta

Apabila perusahaan baru membayar Rp80 juta, masih terdapat kekurangan pokok pajak sebesar Rp20 juta.

Karena pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi belum sepenuhnya dilunasi, persyaratan pembayaran untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi belum terpenuhi.

Ilustrasi ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memeriksa jumlah pokok pajak dan pembayaran yang telah dilakukan sebelum mengajukan permohonan.

Catatan: Ilustrasi di atas merupakan contoh sederhana untuk menjelaskan mekanisme alokasi pembayaran. Penghitungan aktual harus mengikuti jenis surat pajak, ketentuan yang berlaku, dan contoh penghitungan dalam Lampiran Huruf C PMK 71/2026.

Apa Syarat Pengajuan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak?

Selain melunasi pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi, wajib pajak perlu memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PMK 71/2026.

Beberapa persyaratan penting yang perlu diperhatikan meliputi:

• Pokok pajak telah dilunasi. Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, termasuk pokok atau selisih pokok PBB yang menjadi dasar pengenaan sanksi, harus sudah dibayar.
• Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Wajib pajak perlu menyampaikan jumlah sanksi administratif atau denda administratif PBB yang dimohonkan pengurangan atau penghapusannya beserta alasan permohonan.
• Satu permohonan untuk satu surat pajak. Permohonan diajukan untuk masing-masing SKP, STP, SKP PBB, atau STP PBB sesuai ketentuan.
• Memperhatikan batas waktu pengajuan. Permohonan harus disampaikan sebelum proses pengajuan lelang barang sitaan atau permintaan pemindahbukuan barang sitaan sebagaimana diatur dalam peraturan.
• Ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Surat permohonan harus ditandatangani oleh wajib pajak, wakil, atau kuasa yang sah.

Wajib pajak juga perlu memastikan kondisi surat pajaknya memenuhi persyaratan lain yang relevan. Ketentuan mengenai keberatan, pencabutan permohonan sebelumnya, dan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dapat memengaruhi kelayakan pengajuan.

Karena persyaratan dapat berbeda menurut jenis surat pajak dan riwayat proses administrasinya, pemeriksaan terhadap dokumen dan ketentuan lengkap tetap diperlukan sebelum permohonan disampaikan.

Siapa yang Perlu Memperhatikan PMK 71/2026?

Perubahan aturan ini relevan bagi wajib pajak yang memiliki tagihan pajak beserta sanksi administratif dan berencana meminta pengurangan atau penghapusan sanksi.

Perusahaan yang menerima SKP atau STP, misalnya, perlu memeriksa kembali rincian pokok pajak, sanksi, serta pembayaran yang telah dilakukan. Hal serupa juga perlu diperhatikan oleh wajib pajak yang memiliki kewajiban PBB dalam cakupan ketentuan tersebut.

Bagi tim keuangan dan pajak perusahaan, perubahan ini menjadi alasan untuk mengevaluasi prosedur rekonsiliasi tagihan, bukti pembayaran, dan dokumen permohonan. Penghitungan yang sesuai dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kekurangan pembayaran dan menyiapkan administrasi secara lebih terstruktur.

Bagaimana Perusahaan Sebaiknya Menindaklanjuti PMK 71/2026?

Agar proses administrasi pajak berjalan lebih terarah, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah berikut.

Pertama, tinjau kembali SKP, STP, atau dokumen PBB yang menjadi dasar tagihan. Pastikan nilai pokok pajak dan sanksi administratif tercatat secara benar.

Kedua, cocokkan nilai tagihan dengan bukti pembayaran dan catatan pembukuan perusahaan. Langkah ini membantu memastikan apakah pokok pajak telah dilunasi atau masih terdapat kekurangan.

Ketiga, evaluasi apakah permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi memenuhi persyaratan formal dan substantif. Perusahaan juga perlu memeriksa riwayat keberatan atau permohonan lain yang berkaitan dengan surat pajak tersebut.

Keempat, gunakan format penghitungan yang sesuai dengan Lampiran Huruf C PMK 71/2026. Jangan hanya mengandalkan format atau metode penghitungan yang digunakan sebelum perubahan regulasi.

Terakhir, lakukan penelaahan dokumen sebelum permohonan diajukan kepada DJP. Jika terdapat ketidakjelasan mengenai dasar tagihan atau persyaratan yang harus dipenuhi, perusahaan dapat mempertimbangkan pendampingan konsultan pajak.

Konsultasi Pengurangan Sanksi Pajak Bersama Inatax

Memahami perubahan aturan perpajakan bukan hanya soal mengetahui regulasi terbaru. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa perhitungan tagihan, pembayaran pokok pajak, dan dokumen pengajuan telah sesuai dengan kondisi perpajakan masing-masing.

Inatax dapat menjadi mitra konsultasi bagi perusahaan yang membutuhkan bantuan untuk menelaah kewajiban perpajakan, mengevaluasi dokumen tagihan, dan memahami persyaratan administrasi terkait pengurangan atau penghapusan sanksi pajak.

Apabila perusahaan Anda sedang menghadapi sanksi administratif atau ingin memastikan kesiapan dokumen sebelum mengajukan permohonan, hubungi tim Inatax untuk mendiskusikan kebutuhan perpajakan Anda.

Konsultasikan kebutuhan pajak perusahaan Anda bersama Inatax.

WhatsApp: 08118384517

Email: info@inatax.co.id