Penghapusan Sanksi Pajak hingga 100% di 2026, Ini Syarat dan Batas Waktu Pengajuannya

12
Oct
Penghapusan Sanksi Pajak hingga 100% di 2026, Ini Syarat dan Batas Waktu Pengajuannya

Wajib pajak yang memiliki sanksi administratif perpajakan berpeluang memperoleh pengurangan hingga 100% melalui kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fasilitas ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang mulai berlaku pada 8 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai jenis kewajiban, periode pemenuhan, dan persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan pemberitaan DDTCNews pada 12 Oktober 2026, cakupan kebijakan meliputi sejumlah sanksi terkait keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), keterlambatan pembayaran pajak, pembetulan SPT secara sukarela, serta sanksi yang tercantum dalam surat ketetapan atau tagihan pajak.

Namun, penghapusan sanksi hingga 100% bukan berarti semua wajib pajak otomatis terbebas dari denda. Wajib pajak tetap perlu memenuhi ketentuan yang berlaku dan mengajukan permohonan sesuai prosedur.

Apa Itu KEP-239/PJ/2026 tentang Penghapusan Sanksi Pajak?

KEP-239/PJ/2026 merupakan keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif perpajakan.

Kebijakan ini diterbitkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan mendukung perekonomian nasional. Dasar pengaturannya berkaitan dengan Pasal 27A PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah, termasuk melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026.

Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas jenis kewajiban yang termasuk dalam cakupan keputusan.

Perlu dibedakan bahwa fasilitas ini menyasar sanksi administratif, bukan secara otomatis menghapus pokok pajak yang masih harus dibayar. Wajib pajak tetap harus memperhatikan kewajiban pokok pajak serta ketentuan pembayaran yang berlaku.

Jenis Sanksi Pajak Apa Saja yang Bisa Mendapatkan Pengurangan?

KEP-239/PJ/2026 mencakup sejumlah kategori sanksi administratif. Jenis kewajiban yang relevan antara lain sebagai berikut.

1. Sanksi akibat keterlambatan pelaporan SPT

Kebijakan ini mencakup sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan Tahun Pajak 2025 yang berstatus kurang bayar, serta SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar.

Besaran pengurangan atau penghapusan untuk kategori tersebut bergantung pada waktu penyampaian SPT sesuai jadwal dalam keputusan.

2. Sanksi akibat keterlambatan pembayaran pajak

Wajib pajak juga dapat meninjau kelayakan permohonan atas sanksi administratif yang timbul karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

Untuk kategori ini, besaran fasilitas perlu diperiksa berdasarkan jenis sanksi dan ketentuan dalam lampiran KEP-239/PJ/2026.

3. Sanksi atas pembetulan SPT secara sukarela

Pembetulan SPT atas kemauan sendiri juga termasuk dalam cakupan kebijakan untuk jenis sanksi yang memenuhi ketentuan.

Sebelum melakukan pembetulan, wajib pajak sebaiknya menelaah laporan yang telah disampaikan, menghitung kembali kewajiban pajak, serta memastikan konsekuensi administratif yang mungkin timbul.

4. Sanksi dalam surat ketetapan dan tagihan pajak

Kebijakan ini juga mencakup kategori sanksi administratif yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), SKP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun Surat Tagihan Pajak (STP), sepanjang termasuk dalam cakupan keputusan.

Wajib pajak perlu memeriksa jenis surat yang diterima, rincian sanksi, status pembayaran, serta persyaratan pengajuan sebelum memanfaatkan fasilitas tersebut.

5. Sanksi terkait Program Pengungkapan Sukarela

Sanksi yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.03/2021, juga termasuk kategori yang perlu diperiksa berdasarkan ketentuan KEP-239/PJ/2026.

Tidak semua kasus otomatis memenuhi syarat. Pemeriksaan terhadap dasar pengenaan sanksi dan ketentuan spesifik dalam lampiran keputusan tetap diperlukan.

Berapa Besar Penghapusan Sanksi Pajak yang Diberikan DJP?

Besaran pengurangan atau penghapusan sanksi dalam KEP-239/PJ/2026 berbeda menurut jenis sanksi dan waktu pemenuhan kewajiban. Untuk kategori keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar, jadwalnya sebagai berikut.

Periode 8 Oktober–31 Desember 2026: penghapusan 100%

Wajib pajak yang memenuhi ketentuan untuk kategori tersebut berpeluang memperoleh penghapusan seluruh sanksi administratif terkait.

Periode ini memberikan penghapusan sebesar 100%, sehingga sanksi yang memenuhi kriteria dapat dihapus seluruhnya. Fasilitas ini tidak berarti pokok pajak ikut terhapus.

Periode 1 Januari–31 Maret 2027: pengurangan 50%

Apabila penyampaian SPT dilakukan pada periode ini, pengurangan sanksi untuk kategori yang sama ditetapkan sebesar 50%.

Artinya, sebagian sanksi masih dapat menjadi kewajiban wajib pajak setelah pengurangan diterapkan.

Periode 1 April–30 Juni 2027: pengurangan 25%

Untuk penyampaian SPT dalam periode ini, pengurangan sanksi ditetapkan sebesar 25% bagi kategori yang memenuhi ketentuan.

Wajib pajak sebaiknya tidak hanya berfokus pada besarnya insentif. Ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, dan pemenuhan persyaratan juga menentukan apakah fasilitas dapat dimanfaatkan.

Penting: Jadwal di atas berlaku untuk kategori keterlambatan penyampaian SPT yang disebutkan, bukan otomatis untuk seluruh jenis sanksi dalam KEP-239/PJ/2026. Untuk kategori lain, periksa besaran pengurangan atau penghapusan dalam lampiran keputusan.

Apa Syarat Mengajukan Penghapusan Sanksi Pajak?

Wajib pajak perlu memenuhi persyaratan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026, serta ketentuan khusus dalam KEP-239/PJ/2026.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah:

  • Status sanksi belum dilunasi. Fasilitas dalam keputusan ini diberikan terhadap sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi sesuai ketentuan.
  • Pernyataan mengenai penyebab sanksi. Wajib pajak perlu menyampaikan surat pernyataan bermeterai bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya, sebagaimana dipersyaratkan.
  • Status gugatan atau upaya hukum. Wajib pajak perlu memenuhi ketentuan mengenai tidak adanya gugatan atau upaya hukum lainnya. Jika sebelumnya telah mengajukan gugatan atau upaya hukum yang relevan, dokumen pencabutan perlu disiapkan sesuai ketentuan.
  • Dokumen permohonan lengkap. Permohonan perlu disusun dengan memperhatikan persyaratan formal, jenis surat pajak, dan ketentuan administrasi yang berlaku.

Persyaratan dapat berbeda sesuai jenis sanksi dan kondisi perpajakan wajib pajak. Karena itu, pemeriksaan terhadap dokumen dan naskah keputusan lengkap sangat disarankan sebelum permohonan disampaikan.

Kapan Batas Waktu Pengajuan Penghapusan Sanksi Pajak?

Batas waktu pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berdasarkan KEP-239/PJ/2026 adalah paling lambat 1 Oktober 2028.

Meskipun batas pengajuan tersebut masih tersedia, wajib pajak tetap perlu memperhatikan jadwal khusus untuk memperoleh besaran pengurangan tertentu. Untuk kategori keterlambatan penyampaian SPT yang disebutkan sebelumnya, penghapusan 100% berlaku pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Dengan kata lain, batas akhir permohonan dan periode untuk memperoleh persentase pengurangan tertentu merupakan dua hal yang berbeda.

Wajib pajak sebaiknya segera mengidentifikasi jenis sanksi, periode yang relevan, dan dokumen yang dibutuhkan agar tidak melewatkan fasilitas yang mungkin tersedia.

Bagaimana Cara Memanfaatkan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak?

Sebelum mengajukan permohonan, wajib pajak dapat melakukan beberapa langkah berikut.

1. Identifikasi seluruh sanksi administratif

Periksa SKP, STP, atau dokumen perpajakan lain yang memuat sanksi. Pastikan jenis pajak, masa atau tahun pajak, jumlah sanksi, dan status pembayarannya telah sesuai dengan catatan perusahaan.

2. Periksa kategori dan periode insentif

Cocokkan jenis sanksi dengan lampiran KEP-239/PJ/2026. Jangan menggunakan persentase pengurangan untuk keterlambatan SPT sebagai acuan bagi kategori sanksi lainnya.

3. Evaluasi kewajiban pokok pajak

Pastikan kewajiban pokok pajak dan pembayaran yang telah dilakukan telah direkonsiliasi. Ketentuan mengenai pelunasan pokok pajak perlu diperiksa berdasarkan jenis permohonan dan regulasi yang berlaku.

4. Siapkan dokumen pendukung

Kumpulkan dokumen perpajakan, bukti pembayaran, surat permohonan, dan pernyataan yang dipersyaratkan. Periksa juga status gugatan atau upaya hukum yang relevan.

5. Ajukan permohonan sesuai prosedur

Setelah persyaratan diperiksa, ajukan permohonan kepada DJP sesuai prosedur yang berlaku. Simpan bukti penyampaian dan dokumentasi terkait untuk kebutuhan tindak lanjut.

Langkah-langkah tersebut membantu wajib pajak melakukan evaluasi secara sistematis, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan terhadap ketentuan resmi untuk masing-masing kasus.

Apakah Semua Wajib Pajak Otomatis Mendapatkan Penghapusan Sanksi 100%?

Tidak. Penghapusan sanksi hingga 100% bukan fasilitas otomatis untuk seluruh wajib pajak atau semua jenis denda pajak.

Wajib pajak harus memiliki sanksi yang termasuk dalam cakupan KEP-239/PJ/2026, memenuhi persyaratan yang berlaku, dan mengikuti periode yang ditetapkan untuk kategori sanksinya.

Selain itu, penghapusan sanksi administratif tidak sama dengan penghapusan pokok pajak. Apabila masih terdapat pokok pajak yang harus dibayar, kewajiban tersebut tetap perlu diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Oleh sebab itu, wajib pajak perlu memeriksa status perpajakan secara menyeluruh sebelum mengasumsikan bahwa seluruh denda dapat dihapuskan.

Konsultasikan Penghapusan Sanksi Pajak Bersama Inatax

Memanfaatkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi pajak membutuhkan ketelitian dalam membaca regulasi, menghitung kewajiban, dan menyiapkan dokumen permohonan.

Inatax dapat membantu perusahaan menelaah posisi kewajiban perpajakan, memeriksa dokumen tagihan, mengidentifikasi kategori sanksi yang relevan, serta mengevaluasi persyaratan administrasi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Jika perusahaan Anda memiliki sanksi administratif pajak dan ingin mengetahui apakah fasilitas KEP-239/PJ/2026 relevan dengan kondisi tersebut, konsultasikan kebutuhan perpajakan Anda bersama tim Inatax.

Hubungi Inatax untuk konsultasi perpajakan:

INATAX

Kami adalah konsultan pajak bersertifikasi resmi, berpengalaman dalam bidang perpajakan dan akuntansi lebih dari 23 tahun. Jaringan partner kantor konsultan pajak kami ada di berbagai kota di Indonesia, kami pastikan anda mendapatkan pelayanan terbaik kami.

Services

Information

Wisma Staco

Jalan Casablanca Kav. 18, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12960

+(62) 811 838 4517
© 2026 Jakarta Strategic Consulting
Kebijakan Privasi Need help? Visit the Contact Us